Tahu sendirilah negeri kita ini. Banyak yang belum dewasa
cara berpikirnya. Urusan politik kok bawa-bawa agama? Yang tak seagama, yah gak
boleh berpolitik. Meski, ia adalah yang spesial.
Jangankan yang berbeda agama. Yang seagamapun dipaksa untuk
berbeda agama. Dikait-kaitkan dengan asing. Padahal, apa sih yang gak asing
(impor) di negeri ini? Apakah Islam itu gak asing? Eh.. jangan baperan yah..!!
Dan. Kita tahu bersama. PKS adalah satu satu partai yang
berbasis Islam, yang sangat peka lagi baper untuk masalah ini. Mereka lah yang
paling kencang berteriak, “Haram hukumnya memilih pemimpin dari non-Muslim,
alias kafir.”
Pada kesempatan ini. Saya mau berbagi sebuah cerita tentang
masa lalu. Masa lalu PKS, saat mereka mengeluarkan fatwa, “Boleh Pilih Pemimpin
non-Muslim”. Iya, boleh loh..
Kejadiannya dulu. Jauh sebelum nama Ahok muncul. Dan Jokowi
masih di Solo ditemani oleh FX Rudi Hadi yang seorang non-Muslim. Tepatnya,
pada Januari 2010.
PKS memberi dukungan untuk Jokowi dan FX Rudi Hadi. Sampai-sampai
membuat sebuah fatwa yang didasarkan pada kajian fiqhnya yang ketat dan
bertele-tele. Ini masalah citra, jadi yah kudu bertele-tele. Hehe..
PKS mungkin gak tahu karir Jokowi bisa melejit sampai jadi
DKI 1. Dimana PKS babak belur saat itu. Kalau PKS tahu “nubuatan” Jokowi bakal
jadi DKI 1, pasti gak perlu buat-buat fatwa yang dapat merusak citra partai yang
“islami”.
Tapi, fatwa telah dikeluarkan. Dan Jokowi tak terkalahkan. Baik
di Solo, Jakarta, bahkan Nusantara ini, ia tak terkalahkan. Menyesal kah? Yah,
tentu menyesal.
Tapi, rekaman tentang hubungan mesra antara PKS dan Jokowi-Rudi
Hadi masih utuh tersimpan. Meski, PKS telah bermetamorfosa menjadi lawan
Jokowi. Apapun yang terjadi, pokoknya, Jokowi tetap salah. Hihi..
Dalam kajian panjang itu dikatakan:
“Ketika kita masih berbicara pengangkatan non muslim untuk
jabatan Walikota dan wakil Walikota, sesungguhnya di luar sana hal ini sudah
merupakan realitas kekinian yang dihadapi dunia Islam bahkan juga harakah
Islam...”
Contoh yang diberikan adalah Sudan. Yang sejak dua dasawarsa
memberlakukan syariat Islam dalam undang-undangnya. Sudan jelas-jelas memiliki
wakil presiden non Muslim berasal dari minoritas Kristen.
Contoh kedua adalah Suriah. Yang pernah mempunyai seorang PM
yang berasal dari minoritas Kristen. Ia termasuk PM yang sukses dan mampu
bekerja sama dengan mentri-mentri yang sebagian besar adalah muslim.
Dikatakan juga:
“Pengangkatan non muslim dalam kepemimpinan strategis
sebagaimana disebutkan dalam tingkatan kedua (gubernur, walikota, dll) adalah
boleh, dengan melihat secara jelas maslahat yang akan didapat oleh kaum
muslimin..”
Dikatakan lagi:
“Untuk membuka peluang yang efektif dalam amar makruf nahi
munkar dan menasehati pemimpin, atau mencegah kezaliman yang telah dan akan
dilakukan maka secara realitas politik itu dapat dipenuhi jika sejak awal
mendukung pasangan yang berpotensi menang.”
Ahok sebagai “incumbent” yang didukung secara sukarela oleh
3 partai pemegang kursi yang lumayan banyak, ditambah lagi, kursi dari PDI P. Potensi
menang sudah tak terbendung. Belum lagi 1 juta KTP yang kelihatannya belum ada
yang menarik dukungannya lewat KTP mereka. Belum cukup semua ini untuk tiket
menuju DKI 1?
Saya yakin gak semua warga Jakarta suka Ahok, malah banyak
yang benci. Tapi, selama masih banyak yang minta “selfie” sama Ahok, mau itu di
Balai Kota atau di pesta-pesta pernikahan atau di peresmian-peresmian, yah
selama itu pula, tiket menuju DKI 1 gak akan kemana-mana.
Dan pada akhirnya, PKS hanya bisa melihat kegagalan mereka
lagi, lagi dan lagi. Tentu, disertai pengalaman pahit masa lalu saat mendukung
Pakde Jokowi.
Yang sabar yah akhiiii....!!! hihihi...
Buka untuk melihat kajian lengkap PKS atas masalah memilih
pemimpin non muslim -->
disini
No comments:
Post a Comment